Analisis Kebijakan Tentang Minuman Beralkohol

Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 Tahun 2014

Tentang  Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan PenjualanMinuman Berakohol

 

Latar Belakang

Sebagai Negara pada jalur ekonomi, Indonesia Merupakan salahsatu tujuan wisata dan ekonomi di Asia. Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk sehingga dibutuhkan peraturan-peraturan daerah yang juga tetap memperhatikan hak-hak masyarakat. Keberagaman masyarakat Kota menyebabkan keanekaragaman perilaku masyarakat, baik berprilaku positif maupun negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban di kehidupan bermasyarakat.Perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal yang wajib dilakukan bagi sebuah negara baik secara jasmani maupun rohani sebagaimana yang tertera pada alinea ke 4 (empat) pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Komitmen pemerintah dalam melindungi warganya salahsatunya dengan melalui terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 Tahun 2014 Tentang  Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan PenjualanMinuman Berakohol. Berdasarkan Pendekatan Segitiga Kebijakan, Peraturan ini akan dilihat dari bermacam aspek, mulai dari isi kebijakan, pelaku, konteks, dan proses kebijakan.

 Content / Isi Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 Tahun 2014 Tentang  Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan PenjualanMinuman Berakohol. Minuman beralkohol diartikan sebagai minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Minuman beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari keberadaan beberapa minuman beralkohol lokal, baik untuk kepentingan rekreasional maupun ritual, seperti tuak Batak, arak Bali, sopi dari Maluku, moke dari NTT, dan lain sebagainya. Tentu fenomena ini tidak boleh kita ingkari, belum lagi mengingat bahwa cara membuat dan penggunaan minuman beralkohol lokal tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Penjualan Minuman Beralkohol yang termasuk kategori minuman beralkohol golongan A yaitu:

  • Shandy
  • minuman ringan beralkoho
  • bir/ beer
  • Larger
  • Ale
  • bir hitam/stout
  • low alcohol wine
  • minuman beralkohol berkarbonasi
  • dan anggur brem bali.

Minuman beralkohol golongan B yaitu:

  • Reduced alcohol wine
  • anggur/wine
  • minuman fermentasi pancar/sparkling wine/champagne
  • carbonated wine
  • koktail anggur/wine cocktail
  • anggur tonikum kinina/quinine tonic wine
  • meat wine atau beef wine
  • malt wine
  • fruit wine
  • sake/rice wine
  • vegetable wine
  • honey wine
  • tuak/toddy
  • anggur brem bali
  • minuman beralkohol beraroma
  • beras kencur dan anggur ginseng.

Sedangkan minuman beralkohol golongan C yaitu:

  • wine cocktail
  • brandy
  • fruit brandy
  • wiski/whiskies
  • rum
  • gin
  • vodka
  • arak
  • cognac
  • tequila dan aperitif.

Pemerintah menggolongkan minuman beralkohol berdasarkan kadar alkohol yang dimiliki, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang menyebutkan bahwa minuman beralkohol dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu :

  1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima per seratus).
  2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 5 % (lima per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus).
  3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus).

Pelaku Kebijakan

Pembuat Kebijakan minuman beralkohol adalah Menteri Perdagangan Nomor  20/MDAG/PER/4/2014 Tahun 2014. Beberapa pihak yang terkait dalam peraturan ini antara lain adalah :

  1. Perusahaan yaitu setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yeng dimilki oleh warga negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Repubhk Indoneia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman
  2. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) yaitu perusahaan yang mendapatkan penetapen untuk rnelakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol
  3. Pengecer Minuman Beralkohol yaitu perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan d tempat yang telah
  4. Peniual Lansung yaitu perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk dirninum langaung di tempat yang telah ditentukan
  5. Distributor yaitu perusahaan yang ditunjuk eleh  Produsen Minuman Beralkohoi produk dalam negeri  dan/atau IT-MB untuk menngedarkan  Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual  langsung melalul Sub Distributor di wilayah pemasaran
  6. Sub Distributor yaitu perusahaan yang ditunjuk oleb Distributor untuk mengedarkan Minuman Beraikohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepeda pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu
  7. Toko Bebas Bea (Duty Free shop/TTB) yaitu Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang daerah pebean untuk dijual kepada orang tertentu.
  8. Penguaaha Toko Bebas Bea (PTBB) yaitu  Perseroan Terbatas yang khusus menjual berang asal impor dan atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainya. (DPIL) di
  9. Kepala Dinas Provinsi yaitu Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan
  10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yaitu Kepala Dinas kabupaten kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
  11. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dijen Daglu) yaitu Direktur
    Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang  Perdagangan luar Negeri.
  12. Direktur Jenderai Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) yaitu Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Dalam Negeri.
  13. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Dirjen SPK) yaitu  Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di  bidang standardisasi dan perlindungan konsumen
  14. Bupati/walikota yaitu kepala daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  15. Gubernur yaitu Kepala daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
  16. Gubernur DKI Jakarta yaitu Kepala daerah provinsi DKI  Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemmerintahan Provinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota negara  Republik Indonesia.

Konteks

Selain tempat hiburan malam, warung-warung kecilpun terkadangmenjual minuman keras. Keberadaan minuman keras sangat mudah ditemukan dan keberadaan penjual sering ditemukan sebagian besar pada malam hari, konsumen mulai dapat ditemukan dan mencari minuman keras dan mengkonsumsinya secara bersama-sama. Agar minuman keras yang dibeli tidak terlihat, biasanya para konsumen minuman keras melapisnya dengan kantong plastik berwarna hitam sehingga dapat dikonsumsi dengan santai di pinggir jalan ataupun di depan umum.

Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar atasKetuhanan Yang Maha Esa, namun dalam menyikapi perkembangan tentang minuman beralkohol pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera

Pentingnya pengaturan minuman beralkohol dalam bentuk undang-undang (nasional) atau peraturan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dirasakan sangat mendesak mengingat Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu

  1. setiap hal yang menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara.
  2. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dimana pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan
    tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Tidak hanya itu, dampak negatif minuman beralkohol terhadap kesehatan manusia antara lain GMO (Gangguan Mental Organik), merusak Daya Ingat, Odema Otak (pembengkakan dan terbendungnya darah pada jaringan-jaringan otak, Sirosis Hati, Gangguan Jantung, Gastrinitis (kecanduan minuman keras di mana menyebabkan radang), Paranoid (gangguan kejiwaan).

Berdasarkan dampak negatif tersebut maka sudah sewajarnya dibutuhkan sebuah peraturan perundangan (nasional) yang mengatur soal peredaran dan penggunaan minuman beralkohol dalam rangka mencegah terjadinya korban. Pemerintah dalam hal ini memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat dan melaksanakan kesejahteraan sosial.

Tidak adanya undang-undang tentang minuman beralkohol pada level nasional tidak
berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengaturnya dalam peraturan daerah. Pasal 18 UUD 1945 jo Pasal 17 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol tersebut beberapa kota, akhir-akhir ini menjadi sorotan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah dan DPRD dikarenakan adanya kasus meninggalnya sejumlah pemuda akibat mengkonsumsi minuman keras (miras) oplosan. Mereka menyebutnya sebagai kejadian luar biasa (KLB) mengingat jumlah korban meninggal dari hari ke hari terus meningkat

Proses

Selain memberikan dampak yang positif bagi kesehatan, alkohol juga memiliki dampak yang baik bagi suasana hati serta membantu seseorang dalam bersosialisasi. Hal ini tidak mengherankan bahwa alkohol banyak digunakan di berbagai budaya di Indonesia sebagai salah satu aktifitas bermasyarakat serta ritual-ritual keagamaan.

Peredaran Minuman Beralkohol dapat dilakukan oleh distributor. sub distributor. pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat. Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langaung di tempat hanya dapat dijual di

  • Reatoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undanagn di bidang kepariwisataan dan
  • tempat tertentu lainya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan gubermur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Penjualan minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer. pada

  • Toko Bebas Bea (FBB);
  • tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota

Minuman Beralkohol golongan A juga dapat düual di toko Pengecer :

  • Minimarket
  • Supermarket, hypermarket; atau
  • toko pengecer lainnya.

Dijelaskan sebelumnya bahwa minuman alkohol telah melekat di dalam masyarakat Indonesia. Banyak ritual-ritual adat serta kehidupan sosial budaya-budaya tertentu yang masih lekat dengan minuman alkohol. Sebagai contoh, adat di Bali mengenal suatu ritual pensucian yang dinamakan Bhuya Yadnya. Ritual tersebut dipercaya oleh masyarakat Bali untuk mengusir atau menghilangkan kekuatan jahat dari bhutakala (roh jahat) yang sering memberikan kesialan seperti kekacauan, penyakit, bahkan kematian. Di dalam ritual tersebut membutuhkan arak Bali serta brem dalam prosesi ritualnya. Keberadaan RUU ini justru dapat mengganggu banyak adat istiadat, bahkan proses ritual suatu agama. Padahal negara harus mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat Hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Oleh Karena itu diperlukan beberapa pengecualian-pengecualian, agar kebijakan ini tidak akan melanggar hak asasi manusia terutama hak minoritas untuk menjalankan ritual agama dan budayanya. yang dimuat pada Pasal 27 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik UUD 1945

Pasal 27 tersebut menjelaskan bahwa mereka yang dilindungi oleh Pasal 27 adalah mereka yang ada dalam kelompok tertentu dan memiliki kesamaan dalam budaya, agama, dan/atau bahasa. Sederhananya, setiap individu yang termasuk di dalam kelompok minoritas, tidak boleh dilanggar haknya saat bersama anggota kelompoknya mempraktikkan budayanya, menjalankan agamanya, dan bicara dengan bahasanya.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah harus melibatkan berbagai pihak yaitu bagian hukum sebagai penyelengara penetapan dan evaluasi serta kalangan masyarakat yang mengetahui penjual minuman keras.  Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber  daya yang mendukung agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Sumber daya yang diperlukan adalah Sumber Dana untuk mendukung biaya operasional yang didalamnya termasuk honor kegiatan, seperti honor kepolisian yang sudah membantu dalam razia. Selain ketersediaan dana, tentunya dibutuhkan pula Sumber Daya Manusia baik dari aparat maupun Masyarakat.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s